Rab. Des 25th, 2024

Pemkot Tual Sisipkan 2 Persen APBD Atasi Masalah Inflasi, Ini Penjelasan Pejabat Walikota

Lintas-Timur.com – Pemerintah Kota Tual dalam waktu dekat akan melakukan berbagai terobosan serta langkah strategis dalam menanggulangi masalah Inflasi saat ini.

Penegasan tersebut di sampaikan Pejabat Walikota Tual Ahmad Yani Renuat kepada seluruh OPD dan Pejabat eselon 3 dan 4 yang berlangsung di Pondopo 12/1/24.

Renuat menegaskan, ada 3 hal yang mengakibatkan terjadinya inflasi saat ini, di antaranya masalah Beras, minyak tanah bersubsidi dan kelonjakan kenaikan harga tiket pesawat.

Inflasi kelonjakan harga antara beras dan minyak, mengalami problema yang sama, sehingga beras di keluarkan dari Bulog lalu di salurkan ke distributor perlu mendapat pengawalan sehingga tidak terjadi permainan harga dari distributor ke konsumen.

Begitu pula minyak, yang terjadi saat ini adalah ketika minyak bersubsidi yang telah di tetapkan harga dan di salurkan oleh Agen harus juga di kawal karena sering terjadi permainan harga bahkan dari agen juga sering mengalihkan untuk kepentingan lain dengan mematok harga lebih.

Kendala inilah yang mengakibatkan kenaikan harga beras di pasaran semakin hari semaikin melonjak serta terjadinya kelangkaan minyak tanah oleh masyarakat, sehingga kedepan Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus bertanggung jawab, tegas Renuat.

Terjadinya inflasi Kota Tual merupakan kelalaian dari TPID, karena minimnya pengawasan, dan Pejabat Sekertaria Daerah selaku Ketua TPID harus bertanggung jawab, tegas Renuat.

2 Persen APBD Untuk Inflasi.

Pejabat Walikota Tual Ahmad Yani Renuat menegaskan, dalam rangka menimalisir Inflasi, Pemkota Tual akan melaksanakan rekofising anggaran sebesar 2 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 untuk mengatasi Inflasi Kota Tual.

Kebijakan ini di lakukan atas arahan Menteri Dalam Negeri dalam rapat kerja (Raker) dengan seluruh Kepala Daerah se-Maluku pada hari Kamis tanggal 11/1/24, yang berlangsung di Ambon dan ini merupakan amanat undang – undang.

Sebuah catatan penting Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam pengelolaan untuk menutupi seluruh kebutuhan akan tetapi penting agar 2 persen APBD untuk mengatasi Inflasi menjadi prioritas utama, pinta Renuat.

Perlu di ketahui, langkah ini di lakukan guna memulihkan ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Kota Tual akan melaksanakan pasar murah setiap hari mulai hari dan rencananya pada hari Senin tanggal 15/1/24.

Kata Renuat, 2 persen APBD ini akan membelanjakan kebutuhan pokok seperti cabe dan kemudian di jual dengan harga murah kepada masyarakat, begitu pula beras dan minyak tanah.

Sehingga peluang para tengkulak tidak sewenang – wenang dalam memainkan harga barang sesuai dengan ke inginan mereka, dan langkah ini akan tetap dalam pengawasan TPID.(**)

Related Post