Langgur, Lintas-Timur.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara pada pada era Pemerintahan MTH-PB telah menggelontorkan puluhan milyar guna pembangunan sarana peribadatan termasuk pembangunan Masjid Weer Ohoinam, Kecamatan Kei Besar Utara Barat.
Untuk di ketahui, masjid Weer Ohoinam pada saat itu di bangun dengan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2022 dengan nilai 1.500.000.000.
Hal ini di sampaikan Abdul Gani Rabrusun, salah satu pemuda asal Weer Ohoinam melalui press release yang di terima media ini Sabtu 6/7/24.
Lebih lanjut kata Rabrusun, anggaran 1,5 Milyar yang bersumber dari APBD Malra itu sesuai hasil perhitungan bersama konsultan proyek, dapat mencukupi proses penyelesaian pembangunan di Masjid maksud.
Namun fakta di lapangan tidak memperlihatkan hasil yang tidak memuaskan, karena dari perkiraan proses pembangunannya baru mencapai 20% saja, ujar Rabrusun.
Selain itu, dana yang di khususkan guna pembangunan Masjid Weer Ohoinam dengan nilai fantastis sebesar 1,5 Milyar itu telah di cairkan seluruhnya alias 100%.
Rabrusun menduga, jika terkait pekerjaan Masjid serta pengelolaan anggaran terindikasi ada penyelewengan yang di lakukan oleh panitia pembangunan Masjid Weer Ohoinam, karena hingga kini Masjid tersebut terbengkalai alias Mangkrak hingga kini tanpa ada kejelasan yang pasti.
Sesuai harapan, Masjid yang di bangun pada tahun 2022 itu di harapkan dapat terealisasi dan rampung pada tahun 2023 lalu sesuai Adendum, namun faktanya tidak kunjung tuntas.
Olehnya itu, Rabrusun dengan tegas menyebutkan jika kegagalan proses pembangunan Masjid Weer Ohoinam ini akibat ada unsur korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) mengingat dana sebesar 1,5 Milyar telah realisasi namun bangunan Masjid Weer Ohoinam mangkrak.
Terkait persoalan ini, selaku pemuda Weer Ohoinam telah menyampaikan persoalan ini pada Inspektorat Kabupaten Malra, namun hingga kini belum ada kepastian yang pasti.
Rabrusun berencana akan menyuarakan terkait permasalahan ini pada pada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan sehingga ada efek jerah sekaligus kepastian ada hukum terhadap persoalan ini.
Dirinya menegaskan, selaku pemuda Weer Ohoinam akan tetap bersikap dan terus menyuarakan persoalan ini guna mendapat suatu kepastian hukum, karena sesungguhnya anggaran tersebut di peruntukan untuk pembangunan tempat ibadah bukan rumah pribadi, ujar Rabrusun.(**)