Langgur, Lintas-Timur.com – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sangat mengapresiasi adanya fungsi pengawasan yang di lakukan jurnalis dalam hal kinerja Pemerintah Daerah, namun tentunya dalam memberikan sajian informasi terhadap publik tentu adanya perimbangan.
Penegasan ini di sampaikan Pejabat Sekertaris Daerah Ir. Nicodemus Ubro dalam kompresi pers yang berlangsung di ruang rapat inspektorat pada Selasa 25/6/24.
Pernyataan yang di sampaikan Ubro ini, berkaitan dengan adanya pemberitaan oleh salah satu media Online Tual News terhadap penyerapan Dana Desa yang di sinyalir penggunaanya tidak tepat sasaran, alias bermasalah.
Kendati demikian, Pemerintah Daerah berharap, dalam mengkritisi haruslah obyektif, sehingga adanya sinkronisasi antara Pemda Malra dan Pers dalam membangun Malra yang lebih baik lagi, pinta Ubro.
Ubro mengakui adanya dugaan penyelewengan DD, namun sejatinya dari informasi yang di sampaikan baru sepihak, sehingga pihaknya telah memerintahkan Inspektorat agar segera melakukan pemeriksaan khusus terhadap informasi di maksud.
Selanjutnya untuk menindak lanjuti adanya dugaan penyelewengan DD akan di sampaikan pada Pejabat Bupati Malra Drs. Jasmono guna mengambil langkah kongkrit.
Ubro dalam kesempatan itu menyayangkan adanya pemberitaan seolah-olah ada terjadinya pelanggaran terletak pada Pj Bupati yang sering keluar Daerah, sehingga ini perlu di luruskan.
Ubro membandingkan dirinya, setelah di lantik tidak serta merta melakukan perjalanan dinas, bahkan setelah menjabat Pj Sekda baru melaksanakan perjalanan dinas pertama ketika mengabdi 7 bulan lamanya.
Sementara Pj Bupati setelah di lantik dan melaksanakan tugasnya, baru melaksanakan perjalanan dinas pertama kalinya tepat pada bulan Desember, itu pun tidak bisa di wakilkan karena persoalan yang sifatnya urgen, cetus Ubro.
Lebih lanjut kata Ubro, terkait kinerja Pemerintahan Pj Bupati sangatlah paham, karena terlepas dari Pj Bupati, beliau Kepala Inspektorat Provinsi yang masih aktif, sehingga dalam rapat khusus dengan Gubernur Maluku beliau harus hadir, tegasnya.
Selain itu, terkait persoalan komunikasi dengan Bappenas, evaluasi kinerja serta agenda MTQ ke 30 di Provinsi di Ambon, jadi bukan terkesan beliau keluar Daerah hanya untuk jalan-jalan.
Sementara itu, dirinya sendiri pun baru kembali dari Sulawesi Selatan terkait kerjasama Pemda Malra dengan Dinas Kesehatan Makassar dalam rangka peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan, sekaligus monitoring, setelah itu selang berapa hari harus kembali karena kekosongan pimpinan, ucap Ubro.
Terkait persoalan ini, Selaku Sekretaris Daerah, Ubro telah menyampaikan ini pada Pj Bupati Malra, dan dalam waktu dekat akan hadir berhubung beberapa agenda penting yang tidak bisa di tinggalkan.
Olehnya itu Ubro meminta, kiranya awak media dalam menyajikan informasi ke publik hendaknya obyektif khusus terhadap Pj. Bupati Malra, karena perjalanan keluar Daerah bukan atas keinginan pribadi melainkan persoalan yang sangat urgen yang tidak bisa di wakilkan.(**)