Richardo, Pers Diharapkan Dapat Membantu Bawaslu Malra Dalam Mengedukasi Masyarakat

Langgur, Lintas-Timur.com – Kurangnya keanggotaan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga di harapkan adanya partisipasi serta dukungan dari awak media dalam memberikan informasi guna menekan pelanggaran pada saat pelaksanaan pilkada nanti.

Penegasan tersebut di sampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Malra Richardo Somnaikubun kepada sejumlah awak media dalam rangka kerjasama Bawaslu dan Pers yang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Malra pada Rabu 5/6/24.

Di akui memang, jika keterbatasan personil Bawaslu dalam Pengawasan dalam memantau setiap perkembangan di masyarakat baik itu terhadap pelanggaran Pemilukada, sehingga kehadiran pers di harapkan mampu memberikan edukasi pada masyarakat.

Kata Richardo, dukungan media terhadap agenda Bawaslu Malra pada Pilkada mendatang kiranya sangat penting guna memberikan pencerahan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar.

Tidak bisa di pungkiri jika dalam setiap agenda pelaksanaan pemilu sering terjadi sejumlah pelanggaran, sehingga di butuhkan dukungan dari berbagai pihak bukan hanya media namun seluruh Steacholder, mengingat animo masyarakat terhadap pemilihan Kepala Daerah semakin besar, namun perlu tetap menjaga kelangsungan Pemilukada Damai tetap terwujud.

ASN Terlibat Politik Praktis

Menyinggung soal keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis, Richardo bilang, sebagaimana di atur dalam undang-undang ASN nomor 6 tahun 2017 yang di ubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2020 maka, di kembalikan pada pembina Kepegawaian dalam hal ini Kepala Daerah, hal ini mengingat tahapan Pilkada berjalan setelah penetapan Bakal Calon (balon) nanti, cetusnya.

Selain itu keterlibatan sejumlah Kepala Ohoi yang secara terang-terangan mendukung kandidat tertentu perlu adanya sikap tegas Kepala Daerah terhadap Pejabat/Kepala Ohoi, karena hirarkinya mereka di angkat dan di berhentikan oleh Kepala Daerah, tegas Richardo.(**)