Minta Evaluasi Kenerja Pejabat Bupati, Raharusun : Ketua KNPI Sangat Keliru

Langgur, Lintas-Timur.com – Menanggapi pernyataan Ketua KNPI Malra Mudafarsyah Leisubun SH agar Gubernur Maluku untuk segera mengevaluasi kinerja Bupati merupakan pernyataan yang sangat keluruh.

Pernyataan tersebut di sampaikan Bupati Malra melalui Kepala Dinas Kominfo Malra Anton W. Raharusun melalui press release yang di terima media Lintas-Timur.com Selasa 5/3/24.

Kata Raharusun, terhadap pernyataan Mudafar melalui press release yang beredar di berbagai akun WA Grup, kanal media sosial, Media Online maka atas tanggapan tersebut Pemerintah Daerah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah tentunya mengapresiasi Sikap Saudara Ketua DPD KNPI Maluku Tenggara yang telah turut menjalankan fungsi Kontrol terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini.

2. Selain itu, terhadap yang menyebutkan bahwa penjabat Bupati Maluku Tenggara pada hampir setiap konflik horizontal terkesan menghindar dan tidak ingin melakukan upaya rekonsiliasi dengan mengajak dan melibatkan Tokoh adat, tokoh agama, elemen pemuda supaya duduk bersama – sama untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan konflik, adalah sebuah pernyataan yang kami rasa sangat keliru, oleh karena pada Faktanya, Penjabat Bupati Maluku Tenggara serius dalam mengupayakan rekonsiliasi dengan pihak-pihak seperti yang disebutkan dapat di ketahui melalui dokumentasi Foto maupun video dapat dilihat pada Akun FB resmi Dinas Kominfo Maluku Tenggara dan Channel Youtube Diskominfo Maluku Tenggara.

3. Terhadap konflik horisontal selama ini, Penjabat Bupati Maluku Tenggara senantiasa hadir bahkan disaat Konflik sedang terjadi, yang mana bersama-sama aparat TNI-POLRI meredam amarah dari mereka yang terlibat dalam konflik, dengan kondisi itu tentu menjadi ancaman bagi nyawa Penjabat Bupati, namun beliau menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya maka segala resiko beliau pun harus turun langsung sebagaimana terlihat dalam berbagai dokumentasi.

4. Pejabat Bupati telah melakukan Pertemuan bersama Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Orang Kay Langgur, Penjabat Kepala Ohoi Ohoijang, Lurah Ohoijang Watdek, OPD Terkait dan pihak-pihak dan menghasilkan Kebijakan yang dituangkan dalam Maklumat maupun Press Release dan di sebar luaskan pada berbagai media Online.

5. Upaya Menjaga Kamtibmas, sesungguhnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah serta TNI-POLRI melainkan menjadi tanggungjawab bersama seluruh Komponen termasuk di dalamnya KNPI Maluku Tenggara sebagai wadah berhimpun Organisasi Kepemudaan yang ada di Maluku Tenggara saat ini

6. Olehnya itu, alangkah bijaknya bila, DPD KNPI Maluku Tenggara turut bersama-sama Pemerintah Daerah dan TNI-POLRI mengusahakan resolusi atas Konflik yang terjadi sehingga Perdamaian bersama dapat dirasakan.

Demikian beberapa hal penting yang di sampaikan sebagai bentuk klarifikasi terhadap pernyataan saudara Ketua DPD KNPi Kabupaten Malra, tegas Raharusun.(**)